logo-raywhite-offcanvas

20 Nov 2026 NEWS 5 min read
Aturan Baru Kepemilikan Properti Komersial di Jakarta bagi Warga Negara Asing (WNA)

Aturan Baru Kepemilikan Properti Komersial di Jakarta bagi Warga Negara Asing (WNA)

Investasi properti di Jakarta tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga investor asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan, Jakarta memiliki pasar properti komersial yang cukup potensial, mulai dari apartemen, ruang perkantoran, hingga bangunan komersial lainnya.
Namun, kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia memiliki ketentuan hukum tersendiri. Tidak semua jenis properti dapat dimiliki secara bebas oleh orang asing. Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan mengenai jenis hunian, hak atas tanah, dokumen keimigrasian, serta batasan kepemilikan.
Oleh karena itu, memahami aturan WNA beli apartemen Jakarta dan ketentuan investasi properti asing Indonesia menjadi langkah penting sebelum melakukan transaksi. Selain membantu investor memahami peluang yang tersedia, pengetahuan ini juga dapat menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
Dasar Hukum Kepemilikan Properti oleh WNA di Indonesia
Aturan kepemilikan properti bagi warga negara asing mengacu pada beberapa regulasi, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan ini menjadi salah satu dasar perubahan kebijakan kepemilikan hunian bagi WNA. Jika sebelumnya kepemilikan hunian asing lebih terbatas pada tanah dengan status Hak Pakai, kini terdapat peluang kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa kepemilikan hunian berbeda dengan kepemilikan properti komersial. WNA tidak dapat secara langsung memiliki tanah dengan status Hak Milik seperti warga negara Indonesia. Untuk kegiatan usaha, terdapat mekanisme lain melalui badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Ketentuan tersebut penting dipahami agar investor tidak keliru dalam menentukan jenis properti yang ingin dibeli.
Aturan WNA Beli Apartemen Jakarta dan Batas Harga Minimum
Apartemen menjadi salah satu jenis properti yang menarik bagi investor asing di Jakarta. Lokasinya yang dekat dengan pusat bisnis, perkantoran, dan fasilitas transportasi membuat hunian vertikal memiliki daya tarik tersendiri.
Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022, terdapat batas harga minimum properti hunian yang dapat dimiliki oleh WNA. Untuk wilayah DKI Jakarta, ketentuannya adalah sebagai berikut:
Rumah tapak: minimal Rp5 miliar.
Rumah susun atau apartemen: minimal Rp3 miliar.
Artinya, WNA yang ingin membeli apartemen di Jakarta perlu memperhatikan batas harga tersebut. Selain harga, jenis bangunan dan status hak atas tanah tempat apartemen berdiri juga harus sesuai dengan ketentuan hukum.
Batas harga ini berlaku untuk kepemilikan hunian oleh WNA, bukan berarti seluruh jenis properti komersial memiliki batas harga yang sama.
Syarat WNA Punya Properti di Indonesia
Selain memenuhi ketentuan harga, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebelum WNA melakukan pembelian properti. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, orang asing yang dapat memiliki hunian di Indonesia harus memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut dapat berupa paspor, visa, atau izin tinggal yang masih berlaku sesuai persyaratan.
WNA juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
Memastikan jenis properti termasuk kategori hunian yang diperbolehkan untuk dimiliki.
Memeriksa status tanah dan sertifikat properti.
Memastikan harga pembelian memenuhi batas minimum yang berlaku.
Memastikan proses transaksi dilakukan melalui prosedur hukum yang sah.
Memeriksa ketentuan peralihan dan jangka waktu hak atas properti.
Selain itu, kepemilikan rumah tapak oleh WNA dibatasi maksimal satu bidang tanah per orang atau keluarga dengan luas paling besar 2.000 meter persegi, kecuali memperoleh izin khusus dari Menteri ATR/BPN sesuai ketentuan.
Bagaimana Aturan Kepemilikan Ruko dan Properti Komersial?
Berbeda dengan apartemen untuk hunian, ruko, gedung perkantoran, dan bangunan komersial lainnya memiliki ketentuan kepemilikan yang perlu diperhatikan secara khusus. WNA tidak dapat begitu saja membeli tanah berstatus Hak Milik untuk menjalankan kegiatan bisnis. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah mendirikan badan hukum Indonesia dengan penanaman modal asing atau dikenal sebagai PT PMA.
Melalui PT PMA, investor asing dapat menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh hak atas tanah tertentu, termasuk HGB, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan pertanahan yang berlaku.
HGB sendiri merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, HGB dapat diberikan untuk berbagai kegiatan usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pergudangan, perhotelan, dan rumah susun. Dengan mekanisme tersebut, investor asing tetap memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis properti di Jakarta tanpa harus melanggar ketentuan kepemilikan tanah bagi WNA.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Berinvestasi
Sebelum melakukan investasi properti asing Indonesia, calon investor sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan lokasi dan potensi keuntungan. Aspek legalitas juga harus menjadi prioritas utama. Pastikan pengembang memiliki dokumen perizinan yang jelas, sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan, serta status bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pembelian dilakukan melalui PT PMA, pastikan pula kegiatan usaha dan perizinan perusahaan sesuai dengan properti yang akan digunakan.
Investor juga perlu memperhitungkan biaya tambahan, seperti pajak, biaya transaksi, pengelolaan bangunan, dan biaya perawatan. Hal ini penting agar investasi yang dilakukan tidak hanya terlihat menjanjikan dari sisi harga, tetapi juga layak secara finansial.
Kebijakan kepemilikan properti bagi WNA di Indonesia memberikan peluang investasi yang semakin terbuka, termasuk di kawasan perkotaan seperti Jakarta. Namun, kepemilikan hunian dan properti komersial tetap memiliki ketentuan hukum yang berbeda.
WNA dapat memiliki apartemen atau hunian tertentu dengan memenuhi persyaratan dokumen keimigrasian, batas harga minimum, serta ketentuan status tanah. Sementara itu, untuk mengembangkan properti komersial seperti ruko dan perkantoran, investor dapat mempertimbangkan penggunaan badan hukum Indonesia melalui PT PMA.
Dengan memahami syarat WNA punya properti sejak awal, investor dapat menentukan strategi yang tepat sekaligus mengurangi risiko permasalahan hukum. Perencanaan yang matang akan membantu menciptakan investasi properti yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia.
Jika Anda sedang mencari hunian yang pasti sudah terpercaya serta dekat dengan tempat kuliner, Anda bisa mempercayakannya ke Ray White Projects Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung mengunjungi website Ray White Projects Indonesia di Ray White Projects Find a home that suits your lifestyle with Ray White!